Bandar Toto Macau — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi telah menetapkan Indonesia sebagai nominee dari kawasan Asia-Pasifik untuk menduduki posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2026. Penetapan ini menandai tonggak sejarah penting dalam perjalanan diplomasi Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia di panggung global.
Posisi Strategis dalam Arsitektur Global HAM
Posisi Presiden Dewan HAM dinilai sangat strategis. Pemegang jabatan ini memiliki peran kunci dalam mengarahkan agenda, memimpin sidang, memediasi perbedaan pandangan antarnegara, serta menjaga kredibilitas dan efektivitas dewan dalam menangani berbagai isu HAM dunia. Indonesia sendiri saat ini sedang menjalani masa keanggotaannya di Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026, yang sekaligus menjadi kali keenam negara ini duduk dalam dewan sejak pembentukannya pada 2006.
Momentum ini dipandang sebagai pijakan kuat bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh dan memainkan peran kepemimpinan dalam arsitektur HAM global.
Strategi Diplomasi yang Terukur dan Komprehensif
Menteri HAM, Natalius Pigai, menjelaskan bahwa pencapaian ini didukung oleh kampanye diplomasi yang terukur dan bersahabat ke sejumlah negara kunci. Pendekatan yang dilakukan bukan melalui retorika publik, melainkan lewat penguatan hubungan bilateral, dialog substantif, dan konsolidasi kepercayaan.
“Kunjungan resmi ke Laos, Australia, Thailand, dan Qatar pada November–Desember 2025 merupakan bagian dari strategi sistematis tersebut,” ujar Pigai dalam keterangannya.
Kompetisi dan Jalannya Pemungutan Suara
Proses pencalonan berlangsung dinamis karena Thailand juga mengajukan diri sebagai kandidat dari kawasan Asia-Pasifik. Setelah upaya negosiasi bilateral menemui jalan buntu karena masing-masing negara bertahan pada posisinya, mekanisme pemungutan suara pun ditempuh sebagai jalan akhir.
Di samping diplomasi formal, Indonesia juga mengoptimalkan diplomasi senyap melalui jejaring personal diplomat senior. Salah satu figur kunci adalah Makarim Wibisono, mantan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, yang aktif membangun dukungan melalui pertemuan-pertemuan sela dengan perwakilan negara anggota.
Momen Kunci dan Hasil Final
Salah satu momen penting terjadi di Qatar, di mana komunikasi tingkat tinggi berhasil difasilitasi hingga melibatkan Perdana Menteri Qatar dan perwakilan negara-negara Asia-Pasifik melalui telekonferensi. Hal ini memperkuat kesan kesiapan Indonesia untuk memimpin Dewan HAM secara konstruktif.
Hasilnya, dalam pertemuan Asia-Pacific Group di Jenewa pada 23 Desember 2025, Indonesia berhasil meraih 34 suara dari 47 negara yang hadir. Thailand memperoleh 7 suara, sementara 4 negara memilih abstain dan terdapat 2 suara tidak sah. Dengan hasil tersebut, Indonesia resmi ditetapkan sebagai nominee kawasan.
Lebih Dari Sekadar Kemenangan Numerik
“Kemenangan ini bukan sekadar capaian numerik, melainkan manifestasi kepercayaan kawasan terhadap peran Indonesia sebagai bridge builder—negara yang mampu menjembatani perbedaan pandangan, memajukan agenda HAM secara objektif, inklusif, dan berimbang, serta mengedepankan dialog di tengah dinamika global yang kerap terpolarisasi,” tutup Menteri Pigai.
Dengan penetapan ini, Indonesia memasuki fase lanjutan dalam proses menuju pemilihan Presiden Dewan HAM PBB 2026. Negara ini pun memikul harapan besar dari kawasan Asia-Pasifik untuk mampu memainkan peran kepemimpinan yang kredibel, inklusif, dan konstruktif dalam menjaga dialog serta kerja sama HAM di tingkat global.