TVTOGEL — Presiden Prabowo Subianto tengah mempersiapkan sebuah kebijakan ekonomi baru yang disebut “ekonomi konstitusi”. Konsep ini menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan sistem ekonomi nasional berpihak pada masyarakat kecil dan kelompok yang selama ini terpinggirkan dari persaingan pasar bebas.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar, menyebut bahwa kebijakan ini akan mengembalikan arah pembangunan ekonomi sesuai dengan nilai dasar konstitusi Indonesia.
“Presiden menawarkan hal baru yang disebut politik konstitusi dan ekonomi konstitusi — yaitu kembali pada rel peran negara agar masyarakat yang paling terpinggirkan tidak terus menjadi korban dari kerasnya persaingan pasar,” kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Minggu (9/11/2025).
Kritik Persaingan Tak Sehat dan Dominasi Pasar
Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa kebijakan ini juga lahir dari keprihatinan terhadap praktik persaingan yang tidak sehat antara korporasi besar dan pelaku usaha kecil. Beberapa waktu lalu, ia sempat menyinggung dua perusahaan ritel besar di Indonesia sebagai contoh ketimpangan ekonomi yang harus dibenahi.
“Saya hanya ingin mengingatkan agar kita semua menyiapkan sistem yang adil. Supaya keberdayaan masyarakat tidak terus kalah dari dominasi pasar besar,” ujarnya.
Berakar dari Pasal 33 UUD 1945
Lebih lanjut, Cak Imin menegaskan bahwa ekonomi konstitusi bersumber dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar bagi sistem ekonomi Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Pasal 33 harus terus menjadi arah kebijakan negara agar ekonomi benar-benar berfungsi untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar untuk kepentingan usaha atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Kebijakan Pendidikan Jadi Contoh Keberhasilan
Selain membahas ekonomi konstitusi, Muhaimin juga menyinggung keberhasilan pemerintah dalam mempertahankan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan. Menurutnya, kebijakan ini awalnya sempat ditentang oleh sebagian ekonom dan teknokrat, namun kini terbukti memberikan hasil positif.
“Alhamdulillah, demokrasi kita semakin matang. SDM kita tumbuh, dan pendidikan kini menjadi perhatian yang sangat serius,” ujarnya.
