Bahlil Dorong KPK Proses Hukum Tambang Emas Ilegal di Mandalika

TVTOGEL — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil tindakan hukum terkait temuan tambang emas ilegal di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM hanya memiliki kewenangan terhadap tambang yang telah memiliki izin resmi, sementara tambang ilegal harus ditangani oleh aparat penegak hukum.

Menurut Bahlil, apabila ditemukan tambang yang beroperasi tanpa izin, maka masalah tersebut harus diproses secara hukum. “Kami hanya mengelola tambang yang memiliki izin. Jika tidak ada izinnya, serahkan ke aparat penegak hukum,” ujarnya kepada wartawan setelah menghadiri Upacara Peringatan Hari Pertambangan dan Energi ke-80 di Jakarta pada Jumat, 24 Oktober 2025.

Menteri ESDM ini juga menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi terkait adanya tambang ilegal di Mandalika. Namun, jika terbukti bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin, maka pihak berwajib dapat segera menindaklanjutinya. “Kami mengawasi dan mengelola tambang yang sah. Jika ada yang tidak sah, silakan laporkan ke aparat,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, mengungkapkan adanya tambang emas ilegal di daerah Mandalika dengan kapasitas produksi mencapai 3 kilogram per hari. Temuan tersebut diperoleh KPK saat melakukan kunjungan kerja di NTB. Dian juga mengungkapkan bahwa beberapa pekerja di tambang tersebut diduga merupakan warga negara asing, khususnya dari Cina, yang tidak menguasai bahasa Indonesia.

“Kalau di lapangan kami temui pekerja yang tidak bisa bahasa Indonesia, itu memang mencurigakan,” ujar Dian, yang menambahkan bahwa KPK telah melakukan pengecekan dan koordinasi terkait keberadaan tambang tersebut.

Dian menegaskan bahwa pihak yang berwenang harus segera menegakkan aturan terkait tambang ilegal. “Jika mereka tidak menegakkan hukum, bisa jadi mereka bagian dari masalah,” ungkap Dian.

Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat pariwisata seperti Mandalika.